oleh

BNPB Bantu Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Bengkulu Rp. 2 Milyar Lebih

METRO UPDATE.CO.ID–BENGKULU—Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (28/4/2019) malam memberikan bantuan dana siap pakai penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2 milyar 250 juta.

Bantuan tersebut diserahkan Kepala BNPB Doni Monardodan diterima oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, bertempat di Gedung Balai Raya Semarak Bengkulu.

Seusai memberikan bantuan, Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan, bantuan yang diberikan atas nama Pemerintah ini sebagai wujud perhatian sekaligus kewajiban terhadap dampak kejadian bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Provinsi Bengkulu.

Apalagi Presiden dalam setiap kesempatan selalu mengingatkannya, untuk menyampaikan pesan kepada daerah terdampak bencana, penanganan terhadap pengungsi harus mendapatkan penanganan dan prioritas yang terbaik, termasuk kenyamanan, kelayakan dan penyediaan air bersih, MCK dan dapur umum, serta perhatian terhadap anak-anak.

“Dana bantuan yang telah diserahkan bisa digunakan untuk masing-masing daerah kabupaten dan kota (8 kabupaten dan 1 kota) terkena dampak bencana. Dipersilahkan kebijakan dari Kepala Dearah masing-masinbg dalam penggunaan dana ini,” ujarnya.

Selain itu untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam banjir dan longsor, Doni menjelaskan, tim gabungan yang terdiri dari Kementrian PUPR, BPBD, Dinas PUPR nantinya akan memberikan penilaian dan hasilnya dilaporkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

“Saya rasa untuk penanganan kerusakaan infrastruktur masih dalam tahap pengkajian. Kita tunggu saja dulu hasilnya,” katanya.

Lebih jauh Ia juga mengharapkan, pasca bencana alam banjir dan longsor yang merata hampir terjadi dalam wilayah Provinsi Bengkulu dan saat ini memasuki masa tanggap darurat, agar mulai dari sekarang memikirkan pra bencana, khususnya dalam penataan wilayahnya masing-masing. Sehingga upaya pencegahan terhadap terjadinya bencana kedepannya bisa diminimalisir.

“Saya yakin biaya yang dikeluarkan pra bencana lebih sedikit ketika sudah terjadi bencana. Untuk itu masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota termasuk Provinsi, mulai memikirkan penanganan pra bencana. Apalagi diketahui wilayah Indonesia ini, memang berada di wilayah yang rawan bencana,” tukasnya. (rep/red) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed