Ketua LSM GEMPUR, Minta Kejati Bengkulu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Dana COVID BU

METRO UPDATE Bengkulu Utara – Besarnya anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Utara di tahun 2020 lalu sebesar Rp 19 miliar.

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara.

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantauan Kinerja Aparatur Negara (LSM GEMPUR) Bengkulu Utara telah melaporkan dugaan korupsi ini kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu pada Kamis, 29 Februari 2024 lalu.

Namun dua minggu berlalu, pihak kejati Bengkulu tampak tak kunjung melakukan pemanggilan terhadap terkait, baik itu pelapor maupun terlapor.

Ketua LSM GEMPUR, Reshardi, didampingi Sekretaris Syamsurizal, meminta kepada pihak Kejati segera memproses laporan yang dilayangkan tersebut.

“Tentu, kami minta laporan kami segera di proses, ” ujar Reshardi(13/3/2024).

Tak hanya itu, Syamsu Rizal juga sedikit mengutarakan dari beberapa poin dalam laporan tersebut diantaranya adalah dugaan korupsi dana sosialisasi oleh pemerintah senilai lebih dari Rp. 500 juta.

“Salah satunya adalah uang sosialisasi lebih dari Rp 500 juta, uang itu untuk apa? dan sosialisasi yang seperti apa yang dilakukan? Kan lagi sosial distancing waktu itu!, ” tegas Syamsu Rizal.

Ditambah oleh ketua Reshardi, semestinya, berdasarkan regulasi pada waktu itu camat adalah sebagai pengguna anggaran belanja bantuan covid yang ditransfer oleh pemerintah daerah.

Namun faktanya itu tidak, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, ketua Pansus Covid-19 tahun 2020 Febri Yudirman, di tahun 2020 lalu pernah mengungkapkan bahwa ada beberapa camat yang benar menerima anggaran tersebut, namun tak kuasa membelanjakannya dan hanya menerima bantuan dalam bentuk barang dari oknum yang dipertanyakan.

“Mudahnya begini, uang dari pemerintah daerah itu telah di transfer ke seluruh kecamatan, namun beberapa kecamatan itu hanya menerima barangnya saja. Jadi kami salah satunya mempertanyakan siapa yang membelanjakan dana itu dan siapa aktor dibalik semua ini”imbuh Ketua Reshardi.

Patut untuk di ketahui bersama pasca masuknya laporan dugaan korupsi dana covid tahun 2020 tersebut menimbulkan setigma liar di kalangan masyarakat maupun aktivis Bengkulu Utara.(Ar1)

Redaksi – metro update

Komentar