METRO UPDATE.CO.ID—BENGKULU-—Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin mengingatkan Pemerintah Daerah di Bengkulu, agar jangan sampai membiarkan konflik antara nelayan tradisional dengan trawl berlarut-parut.
Apalagi konflik kedua masyarakat nelayan kali ini, sampai menimbulkan korban dan ke ranah hukum.
“Saya minta persetujuan jangan sampai persetujuan semakin tajam. Maka-nya proses hukum yang sedang berjalan saat ini harus memastikan ada rasa keadilan bagi masyarakat nelayan,” ungkap Sultan di Bengkulu pada Selasa, (23/2/2021).
Sultan mengaku, banyak menerima laporan termasuk kejadian pada Selasa, (23/2/2021) hari ini, ada riak dan gejolak antar nelayan saat sidang vonis perseteruan nelayan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Bahkan saat dirinya bangun dari tidur pagi tadi, sudah ada orang yang datang mewakili kelompok nelayan yang menyampaikan hari ini ada sidang vonis konflik nelayan di Bengkulu.
Oleh karena itu lagi-lagi kata Sultan, jangan sampai nelayan di Bengkulu ini merasa kecewa dengan pemerintah selaku pengambil kebijakan, yang membiarkan konflik berkepanjangan.
“Memang Pemda Kabupaten dan Provinsi tidak boleh melepaskan dari semua potensi kericuhan dan keributan yang ada di tempat masing-masing. Paling penting harus segera belajar dari pengalaman dan peristiwa seperti ini, sehingga kedepan tidak sampai terjadi kembali,” jelas mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini.
Lebih lanjut Senator dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini menyarankan, hal yang terpenting dalam menyelesaikan persoalan nelayan ini, aturan dan payung hukumnya, baik dalam bentuk, Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Bupati (Perbup) atau dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Mengingat jika soal aturan sudah jelas, diyakini masyarakat nelayan dalam mencari penghidupannya ada pegangannya.
“Kita dari DPD mendorong Pemda di Bengkulu agar membuatkan payung hukum yang jelas bagi nelayan lokal, sehingga persoalan terus menerus ini tidak sampai terulang lagi,” tutup Sultan.(rribkl/is/ded)
Komentar